Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan

0

Reklamasi Lahan Pasca Penambangan

 

KEPMEN   Pertambangan   dan   Energi   No.   1211.K/008/M.PE/1995   yang dimaksud  reklamasi  adala h  kegiatan  yang  bertujuan  memperbaiki  atau  menata kegunaan  lahan  yang  terganggu  sebagai  akibat  kegiatan  usaha  pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukkannya. Menurut  Suhartanto  (2007),  reklamasi  lahan  adalah  suatu  upaya pemanfaatan, perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan yang rusak secara alami maupun pengaruh    manusia                   melalui      penerapan                   teknologi    maupun    pemberdayaan masyarakat.

Tujuan akhir reklamasi lahan pasca penambangan adalah pilihan optimal dari

 

berbagai keadaan dan kepentingan. Selain itu perlu diingat bahwa reklamasi merupakan  kepentingan  masyarakat  banyak,  sehingga  tujuan  reklamasi  tidak boleh                     hanya   ditentukkan      sendiri             oleh       perusahaan     pertambangan   yang bersangkutan. Penetapan tujuan reklamasi dipengaruhi oleh  faktor- faktor sebagai berikut :

a.  Jenis mineral yang di tambang.

 

b.  Sistem penambangan yang digunakan. c.  Keadaan lingkungan setempat.

d.  Keadaan dan kebutuhan sosial-ekonomis masyarakat setempat. e.  Keekonomian investasi mineral.

f.   Perencanaan tata ruang yang telah ada.

 

 

Beberapa   penelitian   tentang   reklamasi   lahan   pasca   penambangan   telah dilakukan,  baik oleh pihak perusahaan,  civitas akademik,  ilmuwan,  stakeholder dan  LSM.   PT.  Kaltim   Prima  Coal,   Tbk   menjalankan   pemantauan   kondisi lingkungan ekstensif berdasarkan rangkaian tolak ukur (udara, air, geokimia penutup) dan  reklamasi  dengan penanaman  kembali lahan pasca penambangan dengan menggunakan tanaman-tanamah hutan yang telah ada sebelumnya.

Perhimpunan  Ahli  Pertambangan  Indonesia  (PERHAPI)  2004,  pada  lokasi pasca penamba ngan  yang  berupa  sumuran  (pit ) dapat dipilih beberapa  metode reklamasi sesuai dengan kondisi lapangan. Pertama   dengan menimbun kembali lokasi pasca  penambangan dan selanjutnya  dilakukan  menyebaran  tanah pucuk sebagai  media  penanaman  kembali.  Kedua  adalah  dengan  melandaikan  lereng pasca penambangan dan selanjutnya penyebaran tanah pucuk dilakukan di lereng dan    dengan          demikian                  penanaman   tumbuhan   dilakukan   di    lereng   pasca penambangan. Hal inilah yang mendasari bahwa kemiringan lereng harus relative landai  agar tanaman  dapat tumbuh dengan baik. Metode lainya adalah dengan menjadikan  pasca  lokasi  penambangan   sebagai  kolam  untuk  budidaya  ikan. Metode penerapan reklamasi dengan penanaman kembali sangat bergantung pada ketersediaan top soil, sedangkan metode yang  membentuk kolam tergantung pada kuallitas air (asam atau tidak, ada tidaknya zat-zat berbahaya atau logam berat).

Badri (2004), dalam penelitiannya menyimpulkan  bahwa karakteristik tanah, vegetasi dan air kolong pasca penambangan berbeda menurut sebaran umur penambangan.  Kombinasi  pemberiaan  pupuk kandang,  inokulum  mikoriza  dan tanaman   lamtoro   merupakan   teknik   reklamasi   pasca   penambangan   terbaik. Menurut   penelitian   Noto hadiprawiro   (2006),   reklamasi   lahan   yang   terkena buangan tambang dan yang terkena wesh, tidak saja sulit akan tetapi juga sangat mahal dan memakan waktu lama. Diketahui bahwa tumbuhan air eceng gondok dapat  membersihkan  badan  air  dari  logam  dan  banyak  pohon  hutan  (seperti Betula spp dan Salix spp) mampu hidup pada tanah dengan kandungan Pb dan Zn tinggi.

 

 

2.5. Strategi

 

Menurut  Mintzberg (1997), strategi adalah  rencana  jangka panjang dengan diikuti  tindakan-tindakan  yang ditujukan  untuk  mencapai  tujuan tertentu, yang umumnya adalah kemenangan.  Strategi dibedakan dengan  taktik yang memiliki ruang lingkup  yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya  orang  sering  kali  mencampuradukkan  kedua  kata  tersebut.  Contoh berikut menggambarkan perbedaannya, strategi untuk memenangkan keseluruhan kejuaraan  dengan  taktik  untuk  memenangkan  satu pertandingan.  Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga (misalnya sepak bola, tenis dan catur), ekonomi,  pemasaran,  perdagangan,  industri,  manajemen strategi dan lain- lain.

Pembangunan  berkelanjutan  adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). Konsep pembangunan  berkelanjutan  secara  garis  besar  memiliki  empat  dimensi  yaitu  : ekologis, sosial ekonomi dan budaya, sosial politik serta hukum kelembagaan. Pembanguan   berkelanjutan   berhubungan   erat  dengan  pemanfaatan   sumberdaya mineral secara berkesinambungan, industri pertambangan salah satu bentuknya. Keberadaan  industri  pertambangan  di  daerah  tidak  hanya  memberikan  dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Jika lahan pasca penambangan tidak di reklamasi maka lahan-lahan tersebut akan membentuk kubangan-kubangan yang besar dan hamparan tanah gersang yang bersifat masam. Disamping itu, kegiatan pertambangan dapat memberikan perubahan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat lokal.

Menurut  Salim  (2005),  bahan  tambang  merupakan  sumberdaya  yang  tidak dapat  diperbaharui,  sehingga  keberlanjutan  pembangunan   akan  terhabat  oleh susutnya sumberdaya tersebut. Oleh karena itu, orientasi hasil perta mbangan dan rekla masi  pasca  pena mbangan  harus  digunakan   untuk  diversifikasi   kegiatan ekono mi  yang  bertumpu  pada  sumberdaya  alam yang diperbaharui.  Bila bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia  mesin- mesin penggerak pembangunan lain yang berbasis sumberdaya ala m yang diperbaharui, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan penge mbangan sumberdaya manusia.

 

 

Menepatkan  berbagai  strategi  di bidang reklamasi,  maka kelayakan biofisik (biophyssical   sustainability)   dari  rekla masi  lahan  pasca  penambangan   harus diidentifikasi terlebih dahulu. Pendugaan kelayakan biofisik ini dilakukan dengan cara  mendefinisikan  persyaratan  biofisik  (biophysic  requirmet)  setiap  strategi rekla masi, kemudian  dipetakan  atau dibandingkan  dengan karakteristik  biofisik rekla masi pasca pena mbangan itu   sendiri sehingga dengan cara ini akan dapat ditentukan  kesesuaian  penggunaan  setiap  strategi.  Apabila  kelayakan  biofisik strategi    ini               dipetakan           dengan    informasi   tentang   perencanaan   perusahaan pertambangan,  maka  kertersediaan  biofisik  strategi  dapat  ditentukan  sehingga rekla masi akan terlaksana  secara optimal.  Penepatan  strategi   yang sesuai akan menjamin  keberhasilan  teknik  kegiatan  rekla masi  yang  dimaksud  dan  secara sosial budaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Industri  mineral  memerlukan  komitmen  terhadap  pengembangan  sosial dan ekonomi  masyarakat  tempat  perusahaan  beroperasi.  Ini  mencakup  komitmen untuk meminimalkan dampak negatif pertambangan pada masyarakat sekitar serta mengkaji cara mepertahankan atau meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial (social sustainability) pada masyarakat ya ng terkena dampak.

Program pengembangan masyarakat menyediakan sebuah mekanisme penting sebagai sarana kontribusi perusahaan pertambangan terhadap keberlanjutan sosial ini. Pengembangan masyarakat terutama berfokus pada peningkatan kekuatan dan efektivitas masyarakat dalam menentukan dan mengelola masa depanya sendiri. Pendirian operasi penambangan hampir selalu menghadirkan infrastruktur penting ke lokasi tambang, masyarakat lokal dan wilayah lebih luas, yang dapat digunakan sebagai bagian untuk peningkatan peluang pengembangan usaha.

 

2.6. Kebijakan

 

Kebijakan (policy ) adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dikaitkan  dengan  pertanyaan  yang  harus  dijawab  dan  juga  harus  dihubungkan dengan institusi atau lembaga yang diamati atau pelajari. Kebijakan merupakan keputusan  tetap  yang  dicirikan  konsistensi  dan  pengulangan   (repetitiveness) perilaku  untuk  memecahkan  persoalan  yang  ditetapkan  tersebut  (Jones,  1996). Oleh karena itu, kebijakan  adalah bersifat dinamis dikarenakan  konsistensi  dan pengulangan perilaku untuk memecahkan masalah umum.

 

 

Selanjutnya  (Davis  et  al.,  1993),  menyebutkan  bahwa  kebijakan  bukanlah berdiri sendiri (single decision) dalam proses kebijakan dalam sistem politik, tetap bagian  dari proses  antar  hubungan.  Oleh  karena  itu kebijakan dapat dikatakan sebagai satu alat pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan tidak boleh sekedar dibuat atau karena ada kesempatan menyusun kebijakan. Pembuat kebijakan sekedarnya dapat menimbulkan kebijakan yang tidak tepat.

Caiden    (1971),    mengemukakan   bahwa    sulitnya    melakukan   ketepatan disebabkan oleh sulitnya mendapatkan informasi yang cukup, baik yang sulit disimpulkan, adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda antar sektor dan instansi, umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan  tidak  dimengerti  dengan  benar.  Oleh  karena  itu  untuk  terciptanya kebijakan secara tepat (apropriateness), pemerintah harus bekerja melalui proses kebijakan seperti rancangan atau rencana kebijakan, formulasi rencana  kebijakan, pelaksanaan di lapangan dan proses evaluasi sebagai umpan balik terhadap proses rancangan kebijakan.

Selanjutnya dalam proses kebijakan itu sendiri diberikan seperangkat metode,

 

strategi dan tehnik dalam penyusunan kebijakan dengan melibatkan semua pihak yang  terkait.  Agar  tercapainya  keinginan,  tujuan  dan  sasaran,  maka  kebijakan harus  dirancang  sebaik  mungkin  yang  pada  akhirnya  dapat  berbentuk  negatif seperti larangan atau bentuk positif seperti pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

Demikian pula yang disampaikan Rees (1990), bahwa pelaksanaan kebijakan formal sangat tergantung pada bagaimana kebijakan itu diinterpretasikan, diimplementasikan  dan diberlakukannya  keputusan  tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian     dalam           implementasinya,                 penyusun    kebijakan          sangat dipengaruhi  oleh  :  (1)  seberapa  jauh  wewenang  yang  diberikan  oleh  badan eksekutif; (2) karakteristik dan badan eksekutif; (3) metode yang digunakan untuk menggunakan sumberdaya      alam dan      peraturan    yang             digunakan           untuk memanfaatkan  sumberdaya  alam  tersebut.  Faktor- faktor  inilah  yang  membuat kebijakan tampak sangat dinamis.

Prinsip-prinsip  pembuatan  kebijakan  yang  ideal  harus  mengikuti  tahapan

 

seperti  Gambar  2  (Rees,  1990),  di  sebutkan  bahwa  kebijakan  itu  tampaknya

 

 

irasional,  karena  kebijakan  yang  diterima  suatu  masyarakat  belum  tentu  dapat diterima oleh masyarakat lainnya. Untuk itu kebijakan perlu diformulasikan sedemikian   rupa   sesuai   dengan   fungsinya   sebagai   pengarah,   penyed ia  dan sekaligus sebagai kontrol kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pelaku

kebijakan.

 

 

 

 

Formulasi kebijakan

(Perundang-undangan dan Peraturan)

 

 

 

Penetapan tujuan-tujuan secara detail

 

 

 

 

Menetapkan metode yang tepat

 

 

 

 

 

Sistem informasi


Membentuk organisasi/ institusi yang tepat

 

 

 

 

 

Pelaksanaan rencana

 

 

 

 

Operasional rutin

 

 

 

Analisis hasil

(uji berdasarkan sasaran yang tepat)

 

 

Gambar 2. Penetapan kebijakan yang ideal dan proses implementasi (Rees, 1990)

 

 

Abidin  (2002),  menyebutkan  bahwa pemilihan pengambilan  kebijakan yang baik dan tepat dipenuhi kriteria kebijakan yang biasa digunakan sebagai berikut :

1.   Efektifitas (Efectiveness), mengukur apakah sesuatu pemilahan sasaran yang

 

dicapai  dengan  suatu  alternatif  kebijakan  dapat  menghasilkan tujuan akhir yang  diinginkan.  Jadi  suatu  strategi                                 kebijakan  dipilih  dan  dilihat  dari

 

 

kapasitasnya    untuk     memenuhi    tujuan     dalam     rangka     memecahkan permasalahan masyarakat.

2.   Efisiensi (Economic Rationality), mengukur besarnya pengorbanan biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan atau efektifitas tertentu.

3. Cukup (Adequacy), mengukur pencapaian hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

4.   Adil (Equity), mengukur hubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan biaya atau ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat.

5.   Terjawab (Responsiveness), dapat meme nuhi kebutuhan atau dapat menjawab permasalahan tertentu dalam masyarakat.

6.   Tepat (Aproprianteness ), merupakan kombinasi dari kriteria yang disebutkan sebelumnya.

 

2.6.1. Aspek Kegagalan Kebijakan (Policy Failure)

 

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan failure dapat diindikasikan dengan masih banyak kebijakan pembangunan yang tidak holistik termasuk UUD 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup, kebijakan tentang tenurial dan property rights yang tidak memberikan jaminan hak pada masyarakat  adat, kebijakan  yang sentralistik  dan seragam dan kebijakan- kebijakan yang tidak mendukung   pemerintah yang terbuka atau  open Government. Indonesian  Center  for  Environmental  Law  (ICEL)  dalam  kajian  kebijakan  yang terbatas (kebijakan yang dihasilkan pemerintah transisi di Tahun 1998-1999).

Pengelolaan sumberdaya alam dengan menggunakan 8 (delapan) tolak ukur yaitu

 

delapan elemen yang harus terintergrasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan pengelolaan  sumberdaya  alam, termasuk pemanfaat sumberdaya alam. Menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah transisi belum mendukung,  good environmental  governance.  Kedelapan  elemen tersebut adalah : (1) Pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi; (2) Transparansi; (3) Desentralisasi yang demokratis; (4) Pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan;  (5) Pengakuan hak masyarakat  adat dan masyarakat lokal; (6) Konsistensi dan harmonisasi; (7) Kejelasan (clarity) dan (8) Daya penerapan dan penegakan (implementability and enforceability) (Santosa, 2001).

 

 

2.6.2.  Analisis dan Proses Kebijakan

 

Analisis mempunyai tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses kebijakan. Jenis     analisis            kebijakan                  terdiri    dari    rangkaian    aktivitas    pada    spektrum pengetahuan  dalam proses kebijakan,  pengetahuan  untuk proses kebijakan  dan pengetahuan tentang proses kebijakan. (Gordon et al., 1977 dalam Parson 2005), secara  definitif  menetapkan  variasi  ini  di  sepanjang  sebuah  kontinum  seperti terlihat dalam Gambar 3.

 

 

Analisis                                                                      Analisis Untuk

Kebijakan                                                                         Kebijakan

 

1                     2                      3                      4                      5

 

Analisis Determinasi         Analisis          Monitoring dan          Informasi untuk        Advokasi

Kebijakan            Isi Kebijakan  Evaluasi Kebijakan            Kebijakan             Kebijakan

 

Gambar 3. Variasi analisis kebijakan (Gordo et al., 1997 dalam Parson, 2005)

 

 

Gambar 3 diatas menerangkan bahwa dalam analisis kebijakan mencakup determinasi kebijakan dan isi kebijakan. Determinasi kebijakan ini adalah analisis yang  berkaitan  dengan  cara  pembuatan  kebijakan,  mengapa,  kapan  dan  untuk siapa kebijakan  dibuat.  Sementara  isi kebijakan  adalah analisis yang mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam hubungannya  dengan kebijakan  sebelumnya  atau analisis  ini bisa juga didasari oleh informasi yang disediakan oleh kerangka nilai teoritis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.

Selanjutnya monitoring dan evaluasi kebijakan, fokus analisis ini adalah mengkaji   bagaimana   kinerja   kebijakan   dengan   mempertimbangkan    tujuan kebijakan  dan apa dampak kebijakan  terhadap suatu persoalan  tertentu. Variasi terakhir  dari kontinum  di atas adalah  analisis  untuk  kebijakan  yang mencakup advokasi kebijakan berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk mempengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di luar pemerintah, sedangkan informasi  untuk  kebijakan  adalah  sebentuk  analisis  yang  dimaksudkan  untuk memberi informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan, ini bisa berbentuk anjuran atau riset eksternal atau internal yang terperinci tentang aspek kualitas dan judgemental dari suatu kebijakan.

 

 

Sebagai   sebuah   istilah,  analisis   kebijakan   terkait  erat  dengan  penggunaan beragam   tehnik   untuk   meningkatkan   atau   merasionalkan   proses   pembuatan kebijakan. (Quade, 1976 dalam Parson, 2005), misalnya mengekspresikan pandangan bahwa  tujuan  utama  analisis  ini  adalah  membantu  pembuat  keputusan   untuk membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat pihak lain, jadi analisis ini berhubungan  dengan  manipulasi  efektif  dunia  nyata.  Untuk  melakukan  hal  ini analisis  tersebut  mesti  melalui  tiga  tahap  :  1).  Penemuan,  yakni  usaha  untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia,   2).  Penerimaan,   yakni  membuat   temuan   itu  agar  bisa  diterima   dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputusan, 3). Implementasi, yakni menerapkan keputusan  kebijakan  tanpa  ada  perubahan  terlalu  banyak  yang  bisa  membuat alternatif itu menjadi tidak memuaskan (Quade, 1976 dalam Parson, 2005).

Tiga bentuk analisis kebijakan yaitu : Pertama, analisis kebijakan yang bersifat prospektif yaitu analisis tentang kebijakan yang berlangsung sebelum aksi kebijakan. Analisis   ini   meliputi   tahap-tahap   identifikasi   masalah,   prakiraan,   identifikasi alternatif-alternatif strategi kebijakan, pilihan dan rekomendasi kebijakan. Kedua, analisis kebijakan restrospektif yakni analisis yang dilakukan sesudah aksi kebijakan. Analisis ini dilakukan untuk menilai sesudah aksi kebijakan atau menilai proses pelaksanaan dan hasilnya. Bentuk ketiga dari analisis kebijakan adalah integrasi dan analisis prospektif dan restrospektif. Analisis ini dapat berada sebelum aksi kebijakan ataupun sesudah kebijakan (Dunn, 1994 dalam Abidin, 2002).

Pada setiap tahap analisis memberikan hasil yang relefan, untuk itu identifikasi masalah menghasilkan  informasi tentang rumusan masalah, prakiraan memberikan gambaran  masa  depan  yang  masuk  akal  dan  masa  depan  yang  dikehendaki. Identifikasi  alternatif  memberikan  informasi  tentang  strategi  pemecahan  masalah. Pilihan strategi menghasilkan informasi rekomendasi kepada yang berwenang yang pada  akhirnya  menghasilkan  aksi  kebijakan.  Monitoring  menghasilkan  informasi tentang  proses  pelaksanaan  dalam  hubungan  dengan  kinerja  pada  setiap  waktu. Evaluasi  kebijakan  memberi  informasi  tentang  dampak  dan  keseluruhan  suatu kebijakan. Selanjutnya oleh Abidin (2000), bahwa dari ketiga analisis kebijakan di atas, maka jenis informasi dan bentuk kebijakan dapat  terlihat seperti  pada Tabel 2.

 

 

 

Tabel 2. Jenis informasi dan bentuk kebijakan

 

 

No.     Bentuk Kebijakan


 

 

Jenis informasi

 

Prediksi         Deskripsi          Preskripsi         Evaluasi

 

 

1.     Prospektif

 

2.     Retropspektif

 

3.     Integratif


 

ü                  –                      ü                   ü

–                    ü                    –                     ü ü           ü         ü         ü

 

 

 

 

Dunn (2003), mengemukakan metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima pertanyaan : Apa hakekat permasalahan?   Kebijakan   apa   yang   pernah   ada   atau   pernah   dibuat   untuk mengatasi  masalah  dan apa hasilnya?  Seberapa  bermakna  hasil tersebut  dalam memecahkan  masalah?  Alternatif  kebijakan  apa yang tersedia  untuk  menjawab dan hasil  apa yang  dapat  diharapkan?  Jawaban  terhadap  pertanyaan-pertanyaan tersebut   membuahkan   informasi   tentang   masalah   kebijakan,   masa   depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.

Metodologi  analisis  kebijakan  menggabungkan  lima  prosedur  umum  yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia : definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi dan evaluasi. Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (prediksi)  menyediakan  informasi  mengenai  kondisi-kondisi  yang menimbulkan masalah  kebijakan.  Peramalan  menyediakan  informasi  mengenai  konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.   Pemantau   (deskripsi)   menghasilkan   informasi   tentang   konseskuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

Rekomendasi   (preskripsi)   me nyediakan   informasi   mengenai   nilai   atau

 

kegunaan  relatif  dari  konsekuensi   di  masa  depan  dari  suatu  permasalahan. Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari- hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah. Kelima prosedur analisis tersebut disajikan pada Gambar 4.

 

 

 

Kinerja Kebijakan

 

 

Mengevaluasi                                                                  Meramalkan

 

 

 

 

 

 

 

Hasil

Kebijakan


Perumusan

Masalah


Masalah

 

 

 

 

Kebijakan

Perumusan

Masalah


Masa Depan

Kebijakan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan


Rekomendasi

 

 

 

Aksi Kebijakan

 

 

Gambar 4. Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 2003)

 

 

2.6.3.  Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Indonesia

 

Pilihan paradigma pembangunan yang berbasis negara (state-based resources development )  mengandung  konsekwensi  pada  manajemen  pembangunan  yang bercorak  sentralistik  dan semata- mata berorientasi  pada pertumbuhan  ekonomi, yang didukung oleh instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak refresif.

Ada sejumlah peraturan  perundangan  bidang pertambangan  yang berlaku di

 

Indonesia.  Keseluruhan  peraturan  ini  menginduk  pada  sebuah  undang-undang

 

No. 11  Tahun 1967  yang  biasa  disebut  juga dengan UU pokok pertambangan/

 

1967.  UU ini dikeluarkan  untuk  mengganti  UU  No.  37/Prp/  Tahun 1960 yang lahir  sebagai  pengganti   Indischen  Minjwet   1899,  sebuah  UU  pertambangan produk pemerintah kolonial Hindia-Belanda (Bachriadi, 1998).

Lahirnya  Undang-Undang  No. 11  Tahun  1967  tentang  ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, telah mengantar Indonesia pada pilihan pembangunan yang berorientasi  pada  kekuatan  modal  besar.  Pilihan  ini  yang  kemudian  diyakini hingga  kini  bahwa  industri  pertambangan  hanya  akan  memiliki nilai ekonomis jika dikelola dalam skala besar dan oleh suatu investasi modal yang besar pula.

 

 

Keyakinan  ini  kemudian  mewarnai  berbagai  macam  kebijakan  pertambangan yang dikeluarkan  oleh pemerintah,  yang pada akhirnya  membawa  kita kepada berbagai macam persoalan mendasar dan kompleks bagi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

Kebijakan reklamasi ditujukan agar pembukaan lahan untuk pertambangan seoptimal mungkin dan setelah digunakan segera dipulihkan fungsi lahannya. Reklamasi harus dilaksanakan secepatnya sesuai dengan kemajuan  tambang dan merupakan bagian dari skenario pemanfaatan lahan pasca penambangan.

Berdasarkan  laporan  Departemen  ESDM  (2006),  Terdapat  186  perusahaan

 

pertambangan  yang  aktif  melakukan  kegiatannya  (15  Kontrak  Karya/KK,  25

 

Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara/PKP2B,  dan 146 Kuasa Pertambangan/KP).  Dengan melihat banyaknya  perusahaan  pertambangan  yang masih aktif. Penggunaan luas lahan untuk kegiatan tersebut semakin luas, untuk mengantisipasi terjadinya penurunan kualitas sumberdaya lahan, pemerintah menyusun    kebijakan        pengelolaan       petambangan,         reklamasi           lahan    pasca penambangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kebijakan reklamasi diatur dalam :

 

• UU No. 11/1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

 

• PP  No.  32/1969,  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  11/1967  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan.

• PP No. 75/2001, tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32/1969.

 

• KEPMENTAMBEN No. 1211.K/1995, tentang Pecegahan dan Penanggulangan

 

Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum.

 

• KEPDIRJEN PU No. 336/1996, tentang Jaminan Reklamasi.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.