Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Peranan penyidik dalam Penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seseorang.

0

Peranan penyidik dalam Penyelesaian tindak pidana narkoba yang

dilakukan oleh seseorang.

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang teroragnisir maka tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan . Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan oleh Suwanto Sebagai berikut:

  1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
  2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
  3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus ) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
  4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdpat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh Polres D.I.Y bekerjasama dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur , papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Pada penyidikan tindak pidana narkotika maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam in: terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia . Untuk lebih memperjelas pembagian tugas maka dapat kita lihat struktur organisasi yang ada di Polres Yogyakarta dikhususkan pada bagian reserse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kabag Serse Narkotika Pokes D.I Yogyakarta.

 

Untuk lebih memperjelas struktur organisasi di atas, maka penulis jelaskan singkatan-singkatan dari struktur organisasi tersebut sebagai berikut : Kapolres D.I Yogyakarta ( Kepala Kepolsian resort Daerah Istimewa Yogyakarta), Kadit Serse (Kepala Direktorat Reserse Narkotika), Sesdit Serse ( Sekretaris Direktorat Reserse), Kabag ( Kepala Bagian), Kanit ( Kepala unit). Dari struktur organisasi yang ada di Polda Yogyakarta maka penyidikan tindak pidana yang ada di daerah tersebut menjadi wewenang dari Kadit Serse. Dalam melakukan penyidikan diadakan pembagian kerja sesuai dengan jenis tindak pidana. Kabag Serse Narkotika berwenang mengkoordinir penyidikan pada tindak yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, obat-obatan dan barang berbahaya. Di sini yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat menimbulkan ketergantungan. Obat-obatan adalah suatu zat psykotropik yang mengandung unsur MDMA (N, Alphadimentyl 3,4 Metty Lenedioxy – Phenethylamine) atau MDA (Alphamethyl 3,4 – Methylenedioxy -Phetylamine) yang dapat menimbulkan pengaruh neurotoksik, khususnya terhadap sel-sel neuron dari otak. Barang berbahaya adalah barang yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Dari struktur organisasi Polres Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa terdapat penanganan kasus-kasus tindak pidana narkotika yang akan diberikan tugas secara khusus kepada KEPALA Unit Reserse Narkotika Psykotropika. Unit Reserse Narkotika Psikotropika secara struktural organisatoris berada dibawah Bagian Reserse Narkotika , sedangkan ditinjau dari kepangkatannya maka unit Reserse Narkotika dijabat oleh seorang Perwira Polisi yang berpangkat Letnan Kolonel dan Kepala Bagian Reserse ini bertanggung jawab terhadap Kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah Polisi dengan Pangkat Kolonel.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkotika memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres D.I Yogyakarta sebagai bcrikut.

1.         Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika.

2.         Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi :

a.         Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang  canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan  dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.

b.         Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.

3.         Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.

4.         Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh wilayah di lingkungan Pokes D.I Yogyakarta.

5.         Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.

6.         Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika.[1]

Dilihat dari tugas pokok Kepala Unit Narkotika, dari 5 tugas pokok yang harus diemban pada prinsipnya terdapat 2 hal yaitu :

  1. Merupakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
  2. Mengembangkan metode yang tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Untuk lebih memperjelas peta kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat kita lihat data-data tindak pidana narkotika yang ditangani Kepolisian Wilayah dari jajaran Polres D.I Yogyakarta pada tahun 2000

Tabel 1

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA PADA TAHUN 2000

BULAN

TAHUN 2000

KETERANGAN

Januari

Pebruari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

1 Kasus

10 Kasus

6 Kasus

6 Kasus

9 Kasus

3 Kasus

4 Kasus

Selesai

Selesai 9 Kasus

Selesai 3 Kasus

Selesai 4 Kasus

Selesai 8 Kasus

Selesai 6 Kasus

Selesai 7 Kasus

Sumber : Kabag Serse Narkoba Polres DIY

 

Dari data tersebut dapat diketahui Kepolisian wilayah kola besar D.I.Y menangani kasus narkoba secara bertahap hal ini disebabkan daerah tersebut memiliki kecenderungan yang besar. POLRI dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba bertindaksecara represif justical yaitu melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan . Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana . Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



[1] Wawancara dengan Kanit Narkotika Letda Pol Suwanto

Leave A Reply

Your email address will not be published.