Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Langkah‑langkah Yang Dilakukan Serta Faktor‑Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan

0

Langkah‑langkah Yang Dilakukan Serta Faktor‑Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan

Dalarn GBHN Tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui upaya; pertama, peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan dalam melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pemberdayaan perempuan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Program pemberdayaan perempuan membutuhkan pendekatan vang tepat dan sesuai dengan kelompok masyarakat yang dituju. Ada beberapa pendekatan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, diantaranya yaitu, pendekatan kesamaan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi, dan pendekatan pemberdayaan perempuan.

Beberapa pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa untuk memperbaiki posisi tawar perempuan, dibutuhkan upaya, untuk meningkatkan posisi tawar perempuan. Pendekatan ini meletakkan upaya penghapusan subordinasi perempuan sebagai pusat perhatian. Pendekatan ini lebih bersifat ideologis dan filosofis, dan melibatkan semua elemen masyarakat.

Selain itu, Reinterpretasi Teks Keagamaan berfungsi untuk membangun basis teoritis bagi pemahaman dan tradisi baru yang berkeadilan serta selaras dengan pesan‑pesan substansial Islam untuk memuliakan perempuan.[1] Langkah ini meskipun bersifat teoritis, namun menyimpan tingkat kerumitan dan resiko yang tersendiri. Meskipun demikian, dalam konteks masyarakat Islam konteks sekarang merupakan kebutuhan mutlak dan tak terhindarkan.

Melengkapi langkah yang kedua, adalah langkah praktis berupa sosialisasi keadilan gender, atau yang kini populer dengan istilah gender mainstreaming (pola pikir dominan gender). Melalui langkah strategis ini, penyadaran akan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang kini banyak terjadi di masyarakat harus terus dilakukan. Demikian pula langkah‑langkah taktis untuk meningkatkan peran publik perempuan, termasuk penempatan perempuan dalam ranah stock holder (pengambilan keputusan).[2]

Selain langkah‑langkah diatas, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui langkah‑langkah sebagai berikut[3]:

  1. Memotivasi perempuan; perempuan dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
  2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran perempuan dapat dicapai melalui pendidikan sejak dasar.
  3. Manajemen diri; perempuan harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri.
  4. Pembangunan dan Pengembangan jaringan; pengorganisasian kelompok‑kelompok perempuan perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarya.

Disamping faktor pendukung, adapula faktor‑faktor penghambat. Ada beberapa faktor yang menghambat pemberdayaan perernpuan, diantaranya yaitu:

  1. Terlalu dominannya budaya patriarki. Budaya patriarki memang sangat erat menjadi nafas dari berbagai kebudayaan dunia. Mantapnya tradisi patriarki ini didukung oleh ideologi kapitalisme. Ideologi ini sering ditengarai sebagai penyebab, semakin termarginalkannya kaum perempuan.

Gender terbentuk melalui proses yang panjang dan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor sosio cultural, baik secara fakta sosial (meminjam Istilah Durkheim) maupun agama.

Perbedaan peran gender yang tumbuh dari perbedaan seksual, pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun sangat disayangkan, selama ini perbedaan gender justru dijadikan legitimasi dikriminatif dan subordinatif terhadap banat hawa (putrid-putri hawa).

Selain budaya patriarki, peran tradisi dan ajaran agama (Fiqh Nisa’) atau pemikiran Islam tak bisa dipungkiri turut juga memberikan kontribusi dalam menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan kaum perempuan. Perempuan sering diposisikan sebagai barang bawaan. Agama sebagai the fundamental need and the wayn of life, tidak bias dipungkiri memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Bahkan tidak jarang dijadikan legitimasi atas diskriminatif gender dalam interaksi sosial.[4]

Dalam tradisi Jawa, kita mengenal pernyataan bahwa “istri” adalah “kanca wingking” suami, nyang “swarga nunut, neroko katut” (jadi perempuan, dalam hal ini istri adalah parasit yang tidak memiliki posisi manidiri, dia selalu melekat pada suami) Terlebih untuk konteks masyarakat Indonesia yang sangat kental diwarnai dan dipengaruhi tradisi fiqh nisa’. Seperti Firman Allah yang sering dijadikan landasan untuk menentukan posisi hukum perempuan, yaitu:

ãA%y`Ìh9$# šcqãBº§qs% ’n?tã Ïä!$|¡ÏiY9$# $yJÎ/ Ÿ@žÒsù ª!$# óOßgŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ !$yJÎ/ur (#qà)xÿRr& ô`ÏB öNÎgÏ9ºuqøBr& 4 àM»ysÎ=»¢Á9$$sù ìM»tGÏZ»s% ×M»sàÏÿ»ym É=ø‹tóù=Ïj9 $yJÎ/ xáÏÿym ª!$# 4 ÓÉL»©9$#ur tbqèù$sƒrB  Æèdy—qà±èS  ÆèdqÝàÏèsù £`èdrãàf÷d$#ur ’Îû ÆìÅ_$ŸÒyJø9$# £`èdqç/ΎôÑ$#ur ( ÷bÎ*sù öNà6uZ÷èsÛr& Ÿxsù (#qäóö7s? £`ÍköŽn=tã ¸x‹Î6y™ 3 ¨bÎ) ©!$# šc%x. $wŠÎ=tã #ZŽÎ6Ÿ2 ÇÌÍÈ

Artinya: Kaum laki‑laki adalah pemimpin atas kaum perempuan, disebabkan Tuhan telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lainnya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

(Q.S. An‑Nisa’: 34)

Padahal, superioritas kaum laki‑laki sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, lebih didasarkan pada realitas sosial pada saat itu, dimana memang berbagai infrastruktur sosial dan budaya lebih memungkinkan laki‑laki untuk mendominasi dan memegang peranan. Namun di sisi lain tanpa kita sadari bahwa ayat tersebut sifat interpretable. Maka ulama Islam mencoba memaknai ayat tersebut, kemudian hasil ijtihad mereka terkodifikasi dalam kitab-kitab fiqh.

Pada umunya disepakati bahwa core keislaman adalah fiqh. Dalam problematika keperempuanan, ilmu fiqh memiliki peranan sangat besar, karena ilmu fiqhlah yang menstrukturkan hubungan laki-laki dan perempuan.[5] Karena terkait dengan agama, maka fiqh memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang, baik secara personal maupun kolektif. Dalam masa yang panjang peranan fiqh dalam membentuk kebudayaan masyarakat muslim sangat dominant, sangat kuat, mengalahkan aspek ajaran lainnya seperti teologi dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari tulisan Murad Hoffman[6] bahwa ada enam butir wilayah fiqh di mana Islam paling banyak mendapatkan serangan karena perlakuannya kepada aum perempuan, yaitu perkawinan, kehidupan keluarga, perceraian, pakaian, hukum waris dan kesaksian di Pengadilan.

  1. Adapun faktor penghambat pemberdayaan perempuan yang lain yaitu. peran serta pesantren. Pesantren mempunyai peran dalam melegitimasi agama sebagai bagian dari kehidupan sosialnya, hampir semua perilaku yang dilakukan selalu merujuk pada teks agama, dalam hal ini kitab kuning.[7] Posisi kitab kuning sebagai rujukan utama pesantren, padahal kitab kuning tersebut dikarang pada abad 14 atau 15 Masehi. Di lain pihak, pandangan‑pandangan kitab kuning di pesantren sangat mensubordinasikan perempuan, utamanya karena kebanyakan isinya memandang perempuan sebagai makhluk yang belum sempurna sehingga perempuan diposisikan hanya subordinat dari laki‑laki.

Sudut pandang pesantren yang ikut terlibat dalam “peng-kebiri-an” kaum wanita tidak lepas dari paradigma yang dikembangkan di lingkungan tersebut. Paradigma yang dikembangkan adalah superioritas dan inferioritas. Perempuan diletakan sebagai imperior laki-laki berdasarkan dalil Al-rijalu qawwamuna ala an-nisa. Padahal dalil ini pada dasarnya dapat dipahami melalui sudut pandang kontekstual (kasuistik).

Fenomena ini menambah buruk kedaan, karena sebagian besar masyarakat kita masih meletakkan pesantren (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) sebagai barometer atau tolok ukur kehidupan sosial terutama yang berkaitan dengan pola keberagamaan. Oleh karena itu pesantren memiliki andil yang cukup signifikan dalam mempangaruhi paradigma masyarakat tentang perempuan.

Paradigma ini kemudian diperkuat dengan adanya “serangan balik” yang berasal dari kaum perempuan itu sendiri. Misalnya saja pendapat yang mengatakan bahwa isu feminisme itu sesungguhnya adalah budaya barat yang dipaksakan. Adanya kata “Barat” oleh sebagian komunitas memiliki konotasi yang sangat mengerikan. Apalagi selama ini Barat selalu dikontraskan dengan Islam. Ketika isu feminisme dikaitkan dengan Barat, maka ini menjadi boomerang bagi gerakan feminis itu sendiri. Indonesia yang nota benenya Islam, maka masyarakat kita akan melihat isu gender, feminisme, emansipasi atau istilah-istilah lain yang semaksud, sebagai musuh ideologi yang harus dilawan. Lebih dari itu, isu feminisme disebagian kalangan justru dianggap menyesatkan kaum perempuan bukan malah membahagiakan.[8]

Kalau tetap demikian adanya, para aktivis gender dan feminisme tidak bisa berharap banyak. Gender hanyalah wacana yang tidak mungkin dapat terialisasi. Dan perempuan Indonesia khususnya tetap dalam paradigma semula, paradigma yang sudah tertanam dengan kuat dalam hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana adanya.



[1] Hussein Muhammad. Loc. Cit. hlm. 314

[2] Ibid.,  hlm. 317

[3] Saniah (http://www.Google.com, diakses pada tanggal 27 Januari 2006)

[4] Aunur Rofiq, Menimbang Nasib Perempuan Dalam Agama Dan Feminisme. Majalah El-Harakah Nomor 56, tahun XXII, Jnuari-Maret 2001.(Malang: STAIN, 2001), hlm. 67

[5] Tutik Hamidah, Akar Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Fiqh Nisa’. Majalah El-Harakah Nomor 56, tahun XXII, Januari-Maret 2001.(Malang: STAIN, 2001), hlm. 59

[6] Murad Hoffman, Menengok Kembali Islam Kita (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002)

[7] Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren (Yogyakarta: LKiS,2001), hlm. 41

[8] Mansur Faqih. Loc. Cit. hlm. 111

Leave A Reply

Your email address will not be published.