Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Komisi Yudisial

0

Komisi Yudisial

 

Sebagaimana telah diperintahkan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya pasal 24A ayat (3), pasal 24B pasal 25, maka perlu dibentuk lembaga negara baru bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Lembaga Negara baru ini bernama Komisi Yudisial, yang dibentuk berdasarkan UU Komisi Yudisial. Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, pasal 13

UUKY menentukan :

 

a.         Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan

 

b.         Menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  serta  menjaga  perilaku hakim.

Sedangkan tugas Komisi Yudisial ditentukan pasal 14 ayat (1) UUKY, yaitu:

 

a.         Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;

 

b.         Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;

 

 

 

 

c.         Menetapkan calon Hakim Agung; dan

 

d.         Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

 

Disamping  itu,  Komisi  Yudisial  juga  bertugas  melakukan  pengawasan terhadap perilaku hakim (Pasal 20 UUKY). Dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UUKY). Penjatuhan sanksi ini diajukan kepada Mahkamah Agung untuk hakim agung dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk hakim konstitusi.

Bagaimana pengawasan itu dilakukan. Sesuai Pasal 22 ayat (1), maka Komisi

 

Yudisial:

 

 

a.         menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;

 

b.         meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;

c.         melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;

 

d.         memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan

e.         membuat    laporan    hasil    pemeriksaan    yang    berupa    rekomendasi    dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

 

 

 

 

Sedangkan pasal 22 ayat (2) menegaskan, bahwa dalam melaksanakan pengawasannya, Komisi Yudisial wajib:

a.         Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

b.         Menjaga  kerahasiaan  keterangan  yang  karena  sifatnya  merupakan  rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Yang  dimaksud  dengan  mentaati  norma,  hukum,  dan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya tidak memperlakukan semena- mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 22 ayat 3). Itu artinya, hakim tetap diberikan kemandirian dalam melaksanakan tugasnya.

Hanya saja, manakala hakim akan diperiksa Komisi Yudisial, maka pasal 22 ayat (4) menegaskan: “Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi  Yudisial  diterima.  Yang  dimaksud  dengan  hakim  dalam  ketentuan  ini termasuk hakim pelapor, hakim terlapor, atau hakim lain yang terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan itu dapat diberikan secara lisan dan/atau tertulis” (penjelasan pasal 22 ayat 4).

 

 

 

 

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban tersebut, Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta (Pasal 22 ayat 5).

Apabila badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan dibidang kepegawaian (pasal 22 ayat 6). Semua keterangan dan data ini bersifat  rahasia  (pasal  22  ayat  7).  Sedangkan  mengenai  ketentuan  tata  cara pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) di atur oleh Komisi Yudisial.

Di  dalam  pasal  23  ayat  (1)  UUKY  ditegaskan  mengenai  usul  penjatuhan sanksi yang dapat diberikan Komisi Yudisial kepada hakim sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:

a.         Teguran tertulis;

 

b.         Pemberhentian sementara; atau c.          Pemberhentian.

Usul pemberhentian sanksi teguran tertulis ini disertai alasan kesalahannya, bersifat mengikat, disampaikan Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 2). Sedangkan usul penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian ini diserahkan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (pasal 23 ayat 3). Untuk hakim

 

 

 

 

yang    dijatuhkan   sanksi    pemberhentian    sementara    dan    pemberhentian    diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (pasal 23 ayat 4). Dalam hal pembelaan ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh  Mahkamah  Agung  dan/atau  Mahkamah  Konstitusi  kepada  presiden  paling lambat 14 hari sejak pembelaan ditolak oleh Majelis Kehormatan (pasal 23 ayat 5). Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak presiden menerima usul Mahkamah Agung (pasal 23 ayat 6) Selain tugas pengawasan, Komisi Yudisial juga dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada  hakim  atas  prestasi  dan  jasanya  dalam  menegakkan  kehormatan  dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 24 ayat 1).

 

Harus diakui, dilahirkannya lembaga Komisi Yudisial ini tidak lain akibat dari banyaknya penyimpangan perilaku hakim, bahkan sampai-sampai memunculkan istilah    mafia   peradilan,        sementara             system  yang            ada              untuk      membersihkan penyimpangan penyimpangan hakim, misalnya suap dan korupsi dinilai tidak mampu menembus dinding korps hakim. Boleh jadi, jika saja hakim dinegeri ini banyak yang berperilaku bersih, tak perlu dibentuk Komisi Yudisial.

Sekelompok orang yang ditunjuk  dan atau diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang berhubungan dengan lembaga hukum atau     lembaga     yudikatif.           Latar           Belakang   Lahirnya      Komisi Yudisial      dan Kedudukannya   Dalam   Susunan   Ketatanegaraan   Indonesia.   Guna   pembenahan terhadap masalah masalah dalam hal kekuasaan kehakiman yang selama ini seringkali

 

 

 

 

dimanfaatkan oleh kepentingan politik pihak–pihak tertentu maka diperlukan adanya gagasan  –  gagasan  tentang  perlunya  lembaga–lembaga  khusus  yang  mempunyai fungsi fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial dibentuk dalam rangka memenuhi gagasan–gagasan tersebut sebagai penyeimbang yang berjalan bukan pada rel atau koridor peradilan tetapi untuk melakukan pengawasan atau sebagai fungsi control sehingga perwujudan konsep “chek and balance” bisa tercapai dengan benar.

Kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah termasuk  kedalam lembaga  tinggi  Negara  setingkat  presiden  dan  bukan  lembaga pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam             istilah       lain           disebut  lembaga Negara mandiri              (state      auxiliaries institution).dengan demikian status kelembagaan Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, Komnas perempuan, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak, karena ada alasan sebagai berikut:

1.         Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu pasal

 

24B

 

2.         Komisi  Yudisial  secara  tegas  dan  tanpa  keraguan  merupakan  bagian  dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.

 

 

 

 

Yang jelas kedudukan Komisi Yudisial disini sebagai lembaga Negara, yakni lembaga yang kewenangannya ditentukan oleh UUD, dimana Komisi Yudisial itu sendiri dalam pasal 24b ayat 1 dan 2 dalam hubungannya dengan lembaga Negara yang lain seperti MK, MA, Presisen, MPR, DPR itu sejajar.

Pola hubungan yang ada diantara lembaga – lembaga ini yakni pola hubungan fungsional dan bukan structural. Yang membedakan antara pola hubungan fungsional dengan pola hubungan structural disini adalah tidak lagi pola hubungan yang bersifat instruktuif tetapi bersifat berjalan sesuai fungsi masing – masing lembaga tersebut yang mana konsepsi ketenegaraan sekarang yakni konstruksi check and balance yang artinya  ada  fungsi  control  dan  penyeimbang  dalam  lembaga  Negara  (Aan  Eko

Widiarto.SH, MHum)11

 

B.I.      Kewenangan Komisi Yudisial

 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945).

B.II.    Fungsi Komisi Yudisial

 

1.         Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat

 

 

 

 

 

11 Aan Eko Widiarto “KY Merupakan Perwujudan Check and balance”AZAS Edisi

XVIII/Tahun/XIV/2006, Fakultas Hukum UMM.

 

 

 

 

dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal saja;

2.         Komisi  Yudisial  menjadi  perantara  (mediator)  atau  penghubung  antara kekuasaan pemerintah (Executive Power) dan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

3.         Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan (Judicial   Power)   akan   semakin   tinggi   dalam   banyak   hal;   baik   yang menyangkut rekruitmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.

4.         Terjaganya  konsistensi  putusan  lembaga  peradilan,  karena  setiap  putusan memperoleh  penilaian  dan  pengawasan  yang  ketat  dari  sebuah  lembaga khusus (Komisi Yudisial)

5.         Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (Judicial Power)  dapat  terus  terjaga,  karena  politisasi  terhadap  perekrutan  Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan        lembaga          politik, sehingga  diasumsikan    tidak                     mempunyai kepentingan politik.

Leave A Reply

Your email address will not be published.