Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

0

Komisi Yudisial Berwenang Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim

 

Karena selama ini kedudukan hakim sebagai salah satu dari bagian lembaga peradilan dirasakan tidak berjalan secara optimal maka pemerintah melakukan pembenahan –             pembenahan       yang    salah                        satunya                  yaitu    dengan                melakukan pembentukan lembaga yang independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap hakim. Seperti yang kita tahu, akhirnya dilahirkanlah suatu lembaga baru melalui  perubahan  ketiga  UUD  1945  yaitu  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia. Yang secara legislatif salah satu kewenangan dan tugas Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B UUD 45). Tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan Komisi Yudisial dengan melakukan  pengawasan  terhadap  hakim,  yakni  dengan  meneliti,  menguji,  dan

 

 

 

 

melakukan verifikasi terhadap perilaku hakim sedemikian rupa sehingga kehormatan, martabat dan perilaku hakim tetap tegak, luhur dan terjaga.

Tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung membuat kehadiran Komisi Yudisial menjadi amat beralasan pada suatu negara yang berlandaskan hukum seperti negara Indonesia ini.

Pada   prinsipnya   pelaksanaan   kewenangan   yang   diemban   oleh   Komisi Yudisial ini bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh – sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim, sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dapat tercapai.

E.        Dampak Hukum

 

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas terhadap hakim membawa dampak yang begitu besar pada dunia peradilan. Kata ”hakim” yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial yang seharusnya mencakup seluruh hakim dibantah oleh  Mahkamah  Agung,  karena  menurut  Mahkamah  Agung  pengertian  hakim tersebut hanya sebatas hakim yang ada di lingkup lembaga peradilan yang berada dibawahnya saja. Disamping itu Mahkamah Agung sendiri juga mempunyai wewenang pengawasan seperti yang tercantum dalam pasal 32 UU No.5 Th 2004 tentang Mahkamah Agung.

 

 

 

 

Dengan alasan ini maka Mahkamah Agung meminta kepada Mahkamah Konstitusi  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  UU  No.  22  Th  2004 tentang  Komisi  Yudisial  agar  dilakukan  revisi  dan  tidak  mencantumkan  Hakim Agung sebagai salah satu objek kepengawasan yang di lakukan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi malah mencabut pasal – pasal yang ada didalam   UU   No.22   Th   2004   yang   berkaitan   dengan   pengawasan.   Hal   ini menyebabkan hilangnya  fungsi  pengawasan  Komisi  Yudisial  atas  hakim  dan membuat fungsi lembaga tersebut menjadi tumpul dan sistem check and balance antarlembaga tinggi negara jadi terganggu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.