Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

0

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1.         Pengaturan DPR Setelah Perubahan UUD 1945

Di dalam perubahan UUD 1945 pengaturan tegas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat dalam Bab VII. Perubahan mendasar terjadi pada kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam bidang legislasi dan bidang pengawasan. Lebih lanjut mengenai pengaturan tehadap lembaga perwakilan tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 19 ayat   (1)        “Anggota Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.

(2)        “Susunan   Dewan  Perwakilan  Rakyat  diatur  dengan  Undang-Undang”

(3)        “Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”.

Pasal 20 ayat   (1)        “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk

undang- undang”.

(2)        “Setiap rancangan Undang-Undang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

(3)        “Jika rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-Undang tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

(4)        “Presiden mengesahakan rancangan Undang-Undang yang  telah

disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang”.

(5)        “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan”.

Pasal 20A ayat            (1)        “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan “.

(2)        Dalam melaksanakan fungsi nya, selain diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai   hak   iterpelasif   hak  angket,   dan   hak menyatakan pendapat”.

(3)        “Selain yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”.

(4)        “Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang”.

Pasal 21 ayat   (1)        “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul

rancangan Undang-Undang”.

Pasal 22 ayat   (1)        “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah sebagi pengganti Undang-Undang”.

(2)        “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.

(3)        “Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Pasal 22A

“Ketentuan lebih lanjut tentang tentang tata cara pembentukan  Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang “

Pasal 22B

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang”.

Selain pada Bab VII pengaturan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat juga terdapat pada Pasal 23 perubahan UUD 1945 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23 ayat   (1)        “Aggaran pendapatan dan belanja negara sebagi wujud dari

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

(2)        “Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”.

(3)        “Apabila       Dewan   Perwakilan   Rakyat   tidak   menyetujui
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diusulkan    Presiden,    Pemerintah    menjalankan   Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”[1]

 

Dari beberapa ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat sebagi mana dirumuskan dalam perubahan UUD 1945, dapat di simpulkan bahwa perumusam UUD 1945 setelah perubahan banyak memberi peluang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan apa yang diharapkan dari pembuatnya juga dari rakyat, untuk berperan lebih besar di parlemen. Tentang harapan itu tentunya agar Dewan Perwakilan Rakyat lebih mandiri, lebih berani, dan lebih dapat memanfaatkan fungsi dan hak-hak konstitusionalnya.

 

2.         Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang DPR.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan prinsip presidensial sebagi sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Selain ditentukan dalam UUD 1945 dan perubahannya, ketentuan fungsi dan wewenang DPR juga diatur dalam Tata Tertib DPR NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000 dalam Pasal 4, disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap :[2]

  1. Pelaksanaan UU
  2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan ketetapan MPR
    Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR dalam pasal 10 Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu :

a.   Meminta keterangan kepada presiden

b.   Mengadakan penyelidikan

c.   Mengadakan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang

d.   Mengajukan pernyataan pendapat

e.   Mengajukan rancangan Undang-Undang

f.    Mengajukan   mengajurkan   seseorang   untuk  jabatan   tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan

g.   Menentukan anggaran DPR

h.   Memanggil seseorang

Selain dari Tata Tertib DPR NO. 16/DPR RI/1/1999-2000 yang lebih lanjut mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang dimiliki oleh DPR, hal serupa juga terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2), yakni sebagai berikut :[3]

(2)        Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang :

a.         Bersama-sama dengan presiden membuat UU

b.         Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN

c.         Melaksanakan pengawasan terhadap:

1.         Pelaksanaan undang-undang

2.         Pelaksanaan APBN

3.         Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan ketetapan MPR

d.         Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai pengawasan

e.         Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh presiden

f.          Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

g.         Melaksanakan hal-hal yang ditegaskan oleh ketetapan MPR dan/atau undang-undang kepada DPR

Kemudian dalam ayat (3) pada Pasal yang sama dan Undang-Undang yang sama menyebutkan, bahwa :

(3)        Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagimana dimaksud dalam ayat (20), DPR mempunyai beberapa hak :

a.         Meminta keterangan kepada presiden

b.         Mengadakan penyelidikan

c.         Mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang

d.         Mengajukan pernyataan pendapat

e.         Mengajukan Rancangan Undang-Undang

f.          Mengajukan/menganjurkan    seseorang    untuk    jabatan    tertentu jika
ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan

g.         Menentukan anggota DPR

Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki oleh DPR sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Pasal 4 dan 10 peraturan Tata Tertib DPR No. 16/DPR RI/1/1999-2000 dan pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4 Tahun 1999, maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR senantiasa dapat melakukan atau selalu mengawasi penyelenggaraan pemerintah.

Kemudian apabila kita analisis dari sekian banyak pasal-pasal dalam UUD setelah perubahan yang menyangkut mengenai tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat, juga dalam UU No.4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dipertegas lagi oleh Tata Tertib DPR No. 16/DPR/RI/l999-2000. dari wewenang dan tugas DPR diatas maka dapat dirumuskan bahwa DPR mempunyai tugas pokok sebagi berikut.

  1. Fungsi di bidang pembuatan Undang-Undang (legislasi).
  2. Fungsi di bidang anggaran (bageter).
  3. Fungsi di bidang pengawasan.

Berikut peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketiga fungsinya tersebut disertai dengan perubahan-perubahan yang dilakukan.

1.a.      Fungsi di Bidang Pembuatan Undang-Undang (Legislasi)

Salah satu pilar pemerintah yang demokratis adalah menjunjung tinggi supermasi hukum. Supermasi hukum dapat terwujud apabila di dukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi DPR dalam proses demokrasi sangatlah penting.

Menurut ketentuan konstitusi rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan dapat pula berasal dari DPR sebagai RUU usul inisiatif. Untuk masa yang akan datang jumlah RUU yang berasal dari inisiatif DPR diharapkan    akan semakin banyak.  Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen reformasi hukum nasional dan pemberian peran yang lebih besar kepada DPR secara konstitusional dalam pembuatan undang-undang.

Peningkatan peran tersebut merupakan hasil dari perubahan UUD 1945. dalam naskah asli UUD 1945 hak membuat undang-undang berada pada Presiden “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang” (Pasal 5 ayat 1). Dari hasil perubahan hak tersebut bergeser dari Presiden kepada DPR dan rumusan tersebut dituangkan dalam perubahan UUD 1945 dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR dalam pembuatan undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat rancangan undang-undang yang dibahas di DPR Sebagian besar berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif DPR sangat lah minim sekali. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dalam bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan fungsi legislasi.

 

2.a. Fungsi di Bidang Anggaran (Budgeter)

Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat di bidang anggaran diatur dalam Pasal 23 perubahan UUD 1945. Ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Kedudukan DPR dalam APBN sangatlah kuat, karena    apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu.[4]

 

3.a. Fungsi di Bidang Pengawasan.

Tidaklah berlebihan, apabila rakyat Indonesia di semua tinggkatan memprediksikan potret DPR di era reformasi ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan UUD 1945 telah menggeser pradigma dari exsecutive heavy menjadi legislative heavy.

Pada dasa warsa yang lalu, peraktek ketatanegaraan lebih di dominasi oleh peran eksekutif atau pemerintah. Terlebih dominasi kekuasaan eksekutif pada waktu itu mendapat legitimasi secara konstitusional, hal ini terlihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum diadakan perubahan.[5]  Pada Pasal 4 ayat (1) naskah asli UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Begitu pula kalau dilihat penjelasan umum angka IV ditegaskan bahwa ” Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden (comentration of power and responsibility upon the president)[6] Kemudian Pasal 5 ayat (1) Presiden membentuk undang-undang bersama DPR, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 2). Menurut pasal 10 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya menurut sarat-sarat yang ditetapkan undang-undang. Pasal 13 Presiden mengangkat duta dan konsul, serta pada Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.[7] Dominasi kekuasaan eksekutif semakin bertambah ketika dengan kekuasaanya melakukan monopoli penapsiran terhadap Pasal 7. Penapsiran ini menimbulkan implikasi yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali untuk masa yang tidak terbatas.[8]

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran itu mulai bergeser dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang kekuasaan pemerintah, tetapi dengan adanya pergeseran ini, Presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasan tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Sedangkan Presiden hanya mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang saja.

Dalam kontek pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat dengan dicantumkanya fungsi pengawasan sebagi the orginal power DPR dalam perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi perturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Pasal 20A ayat (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk melaksanakan fungsinya, sebagi mana dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR memiliki hak anggket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat Serta pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas.

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran yang kuat kepada DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPR dalam menjalankan pemerintahan, merupakan bagian dari sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Disaat yang bersamaan situasi masyarakat yang berkembang demikin cepat dan kepercayaan yang demikian besar untuk menggantungkan harapan serta kepentingan-kepentingannya kepada lembaga perwakilan, kemudian gejala demikian disambut oleh DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan dengan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanan fungsi kontrol atau pengawasan kepada pemerintah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan seperti hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi, Presiden diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPR melakukan penyelidikan terhadap peryeimpangan penggunaan dana-dana yang digunakan oleh Persiden.

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses pemilihan  pejabat-pejabat  publik  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang lainya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta negara lain, pemberian amenesti, abolisi, Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI (Tap MPR No. IV/MPR/2000), pengankatan dan pemberhentian Kapolri (Tap MPR No. IV/MPR/2000).

Selanjutnya tugas DPR dalam fungsi pengawasan lainnya adalah menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E). Tugas ini merupakan suatu bentuk sikap pro-aktif DPR untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus penyalah gunaan keuangan negara.

Pada akhirnaya peningkatan peran DPR dalam bidang pengawasan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme checks and balances untuk menuju pemerintahan yang demokratik. Hal ini mengharuskan DPR untuk bekerja optimal demi melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, dengan memanfatkan hak-haknya secara maksimal.



[1] Lihat UUD 1945 setelah perubahan

[2] Lihat Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1999-2000

[3] Lihat UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD

[4] Dahlan Tahib. DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Libertty, Yogyakarta, 2000, hlm 96

[5] Y. Hartono, Artikel, SI: Dari Supermasi Eksekutif ke Supermasi Legislatif ?, www. google. com

[6] Dahlan Thaib Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, hlm 79

[7] Lihat Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1977, hlm 199-200

[8] Y.Hartono, Op Cit

Leave A Reply

Your email address will not be published.