Artikel, Tutorial, Tips dan Trik

Asas Legalitas dan Perlindungan

0

Asas Legalitas dan Perlindungan

Konsep negara hukum (rechtsstaat) diintrodusir melalui RR 1854 dan ternyata dilanjutkan dalam UUD 1945. (Wignjosoebroto, 1994 : 188, Hadjon, 1994 : 4) Dengan demikian ide dasar negara hukum Pancasila tidaklah lepas dari ide dasar tentang “rechtsstaat”. (Hadjon, 1994 : 4)

Persyaratan dasar untuk dapat dikategorikan sebagai negara hukum yakni:

  1. Setiap  tindak  pemerintahan  harus  didasarkan  atas  dasar  peraturan
    perundang-undangan (wettelijke grondslag). Dengan landasan ini, undang-
    undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar
    tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang
    merupakan bagian penting negara hukum, (asas legalitas).
  2. Kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. (asas
    pembagian kekuasaan).
  3. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan
    sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang, (prinsip
    grondrechten)
  4. Bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan (rechtmatigheidstoetsing) tindak pemerintahan, (pengawasan pengadilan) (Burkens, 1990 : 29, Hadjon, 1994, ibid.,: 5, Sukismo, 2002,(a):2).

 

Syarat-syarat dasar tersebut seyogyanya juga menjadi syarat dasar negara hukum Pancasila. Untuk hal tersebut kiranya dibutuhkan suatu usaha besar berupa suatu kajian yang sangat mendasar terutama tentang ide bernegara bangsa Indonesia. Ada beberapa tulisan awal tentang itu yang barangkali dapat dijadikan acuan awal, seperti : Negara Hukum Pancasila Dan Teori Bernegara Bangsa Indonesia. Disamping itu tentunya kita tidak menutup mata terhadap perkembangan konsep negara hukum yang telah terjadi di berbagai negara, seperti konsep negara hukum yang telah terjadi di berbagai negara seperti konsep rechlsstaat yang telah berkembang dari konsep “liberal-democratische rechtsstaat” ke “sociale rechtsstaat” yang pada dewasa inipun sudah dirasakan bahwa konsep terakhir itu sudah tidak memadai. (Hadjon, 1994 : 5, B. Sukismo, 2002 (a): 3)

Untuk mengkategorikan negara hukum, biasanya digunakan dua macam asas, yakni: asas legalitas dan asas perlindungan atas kebebasan setiap orang dan atas hak-hak asasi manusia. (Utrecht, 1963 : 310, Sukismo, 2002 (a): 3)

Unsur utama suatu negara hukum, yakni asas legalitas. Semua tindakan negara harus berdasarkan dan bersumber pada undang-undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Batas kekuasaan negara ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi untuk dinamakan negara hukum tidak cukup bahwa suatu negara hanya semata-mata bertindak dalam garis-garis kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. ( Gouw Giok Siong, 1955 :12-13, Sukismo, 2002 (a): 4) Sudah barang tentu bahwa dalam negara hukum setiap orang yang merasa hak-hak pribadinya dilanggar, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkaranya itu di hadapan pengadilan. Cara-cara mencari keadilan itu pun dalam negara hukum diatur dengan undang-undang. (Rochmat Soemitro, 1976 : 18, Sukismo, 2002 (a):4).

Dalam negara hukum asas perlindungan nampak antara lain dalam “Declaration of Independence”, bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan. Hak-hak tersebut yang sudah ada sejak orang dilahirkan, perlu mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern (Soemitro, 1976 : 18, Sukismo, 2002 (a): 4). Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseorangan, melainkaa fungsi hukum adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa tugas hakim ialah, dengan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Nusa dan Bangsa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian Pancasila. (Soemitro, 1976 : 20-21, Sukismo, 2002 (a): 5).

Suatu negara merupakan negara hukum, semata-mata didasarkan pada asas legalitas. (Yamin, 1952 : 9, Sukismo, 2002 (a) : 5) Disisi lainnya asas legalitas, hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, karena disamping unsur asas legalitas tersebut, masih perlu juga diperhatikan unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya. (Siong, 1955 : 23, Sukismo, 2002 (a) : 5, Yunanto, 2000 : 4)

Dalam UUD 1945 ada ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain:

–                      Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Ps. 28);

–                      Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Ps. 28);

–                      Hak bekerja dan hidup (Ps. 27 ayat (2));

–                      Kemerdekaan agama (Ps. 29 ayat (2));

–                      Hak untuk ikut mempertahankan negara (Ps. 30), disini nampak adanya asas perlindungan.

Dengan adanya Majelis Pertimbangan Pajak, seseorang dapat mengajukan surat bandingnya untuk hal-hal dimana ia merasa telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh pejabat perpajakan. Orang dapat menuntut/mengajukan gugatan kepada negara, bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad)., bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. (Soemitro, 1976. : 25, Sukismo, 2002 (a) : 5, Ashari, 1999 : 6) Sudah banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di muka pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar. ( Ashari, 1999 : 25 – 26, Sukismo, 2002 (a): 6)

Penghormatan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum; sebaliknya dalam negara totaliliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia. Istilah “rechisstaat” mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Istilah “the rule of law” mulai populer tahun 1885. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep “rechtsstaat” dengan konsep “the rule of law”, pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduannya tetap berjalan dengan sistemnya sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep “rechtsstaat” lahir dari suatu perjuangan menentang absulutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep “the rule of law” berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria “rechtssataat” dan kriteria “the rule of law”. Konsep “rechtsstaat” bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau “Modern Roman Law”, sedangkan konsep “the rule of law” bertumpu atas sistem hukum yang disebut “common law”. Karakteristik “civil law” adalah “administratief’, sedangkan karakteristik “common law” adalah “judicial”. Perbedaan karakter yang demikian disebabkan karena latar belakang dari pada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja yakni membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif, sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan tertulis bagi hakim tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Begitu besar peran administrasi negara, sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “droit administratif”, dan intinya adalah hubungan antara administrasi negara dengan rakyat. Sebaliknya di Inggris, kekuasaan utama dari raja adalah memutus perkara. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu peradilan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris (the common custom of England), sebagaimana dilakukan oleh raja sendiri sebelumnya. Dengan demikian nampak bahwa di Eropa peranan administrasi  negara bertambah besar, sedangkaa di Inggris peranan peradilan dan para hakim bertambah besar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, di Eropa dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara, sedangkan di Inggris dipikirkan langkah-langkah untuk mewujudkan suatu peradilan yang adil Dalam perjalanan waktu, konsep “rechtsstaat” telah mengalami perkembangan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut “klasiek liberale en democratische rechtsstaat”, yang sering disingkat dengan “democratische rechtsstaat”. Sedangkan konsep modern lazimnya disebut “sociale rechtsstaat” atau “sociale democratische rechtsstaat”. (Hadjon, 1987 : 71 -74, Sukismo, 2002 (a): 7

Karakternya yang liberal bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari John Locke, Montesquieu dan Immanuel Kant. Karakternya yang demokratis bertumpu atas pemikiran kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. ( Couwenberg. 1977 : 25, Daryadi, 2001 : 7)

Konsep liberal bertumpu atas “liberty” (vrijheid) dan konsep demokrasi bertumpu atas “equality” (gelijkheid). “Liberty” adalah “the free selfassertion of each-limited only by the like liberty of all”. Atas dasar itu “liberty” merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya, untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu : “freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority (Pound, 1957 : 1 – 2. Sukismo, 2002 (a) : 8) Konsep “equality” mengandung makna yang abstrak dan formal (abstract-farmal eguality) dan dari sini mengalir prinsip “one man-one vote) (Hadjon, 1987 : 75, Sukismo, 2002 (a): 8)

Konsep-konsep dasar yang sifatnya liberal dari “rechtssataat” meliputi:

–           adanya     jaminan     atas     hak-hak     kebebasan      sipil (burgelijke vrijheidsrechten);

–           pemisahan antara negara dengan gereja;

–           persamaan terhadap undang-undang (gelijkheid voor de wet);

–           adanya   konstitusi tertulis sebagai   dasar   kekuasaan negara dan dasar
sistem hukum;

–           pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem “cheks and balances”,

–           asas legalitas (heerschappij van de wet);

–           ide tentang aparat pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak
memihak dan netral;

–           prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa;

–           prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal
(sistem  desentralisasi maupun  federasi).  (Couwenberg,   1977  :  30,
Sukismo, 2002 (a): 8)

Konsep dasar demokratis, “rechtsstaat” dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik” (de staat van het wederzijds vertrowen) yaitu kepercayaan dari pendukungnya, bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan, dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya. (Port – Donner, 1983 :143, Sukismo, 2002 (a): 9)

Rechtsstaat mendasarkan atas asas-asas demokratis antara lain:

–           asas hak-hak politik (het beginsel van de politieke grondrechten);

–           asas mayoritas;

–           asas perwakilan;

–           asas pertanggung jawaban;

–           asas publik (openbaarheids beginsef). (Couwenberg, 1977 : 30, Sukismo,
2002 (a): 9)

Ciri-ciri “rechtsstaat” adalah:

(1).       Adanya Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang   hubungan antara penguasa dan rakyat;

(2).       Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi : kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara rakyat dan penguasa, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);

(3)        Diakui dan dilingunginya hak-hak rakyat yang sering disebut “vrijheidsrechten van burger”. (Port – Donner, 1983 : 143, Karman, 1992:9)

 

Ciri-ciri diatas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral “rechtsstaat” adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya konstitusi akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung kepada penyalah gunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan. Dengan adanya pembuatan undang-undang yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yaug dibuat adalah atas kehendak rakyat; dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas. Dengan prinsip “wetmatig bestuur” agar tindak pemerintahan tidak memperkosa kebebasan dan persamaan (heerschappij van de wet). Dalam konsep “rechtsstaat” yang liberal dan demokratis, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap kebebasan individu. Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu, melahirkan hak untuk menggugat di muka peradilan. (Hadjon, 1987 : 76 – 77) Sebutan “sociale rechtsstaat” lebih baik dari pada sebutan “welvaartsstaat”. (Verdam, 1976 : 17) “Sociale rechtsstaat” merupakan variant dari “liberaal-democratische rechtsstaat”(Hadjon, 1987 : 77)

Variant dari “sociale rechtsstaat” terhadap “liberaal-democratische rechtsstaat”, antara lain : interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya serta dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru tentang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari “wet” dan “wetgeving”(Couwenberg, 1977 ; 33)

Semula kebebasan dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) dalam konsep liberaal-democratische rechtsstaat sifatnya yuridis formal, dalam konsep sociale rechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam kehidupan masyarakat (reele maatschappelijke gelijkheid), bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan yang lain. (Franken, 1983 : 273, Untung, 1991 : 6)

Dalam “sociale rechtsstaat” prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural. Dikaitkan dengan sifat hak, dalam “rechtsstaat” yang liberal dan demokratis adalah “the right to do” dalam “sociale rechtsstaat” muncul “the right to receive”. Dikaitkan dengan sarana perlindungan hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi rakyat. (Meuwissen, 1975:140)

Tugas negara dalam konsep yuridis “sociale rechtsstaat”, disamping melindungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. (Idenberg, 1983 :27)

Pengaruh negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yakni : pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga, harapan bahwa problema-problema masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa. (Idenberg, 1983 :28 – 29)

Wacana murni dan sempit mengenai “the rule of law”, inti dari tiga pengertian dasar yang diketengahkan adalah “common law”, sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan oleh penguasa. Penolakan kehadiran peradilan administrasi negara adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan kenegaraan di Inggris. Inti kekuasaan raja di Inggris semula adalah kekuasaan memutus perkara, yang kemudian didelegasikan kepada hakim-hakim peradilan yang memutus perkara tidak atas nama raja, tetapi berdasarkan “the common custom of England”, sehingga karakteristik dari “common law” adalah “judicial”, sedangkan karakteristik dari “civil law” (kontinental) adalah “administratif ( Hadjon, 1987: 82)

Konsep “the rule of law” maupun konsep “rechtsstaat” keduanya menempatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentralnya, sedangkan bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentralnya adalah “keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan”. Untuk melindungi hak-hak asasi manusia, dalam konsep “the rule of law” mengedepankan prinsip “equality before the law”, dan dalam konsep “rechtsstaat” mengedepankan prinsip “wetmatigheid” kemudian menjadi “rechtmatigheid”, Untuk negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan adalah “asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini .akan berkembang elemen. lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yakni terjalinnya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Elemen Negara Hukum Pancasila adalah:

a.         Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

b.         Prinsip   penyelesaian   sengketa   secara   musyawarah   dan   peradilan merupakan sarana terahkir;

c.         Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

d.         Keseimbangan hubungan antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan
asas kerukunan (Hadjon, 1987 : 82 – 90)

Leave A Reply

Your email address will not be published.